SIPEMANDU DESA

Relawan Desa lawan Covid-19 dibentuk bertujuan untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannnya, mendata penduduk rentan sakit, mengidentifikasi fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi, dll.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Lampiran II Huruf Q dengan rincian sebagai berikut :

• Ketua : Kepala Desa
• Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
• Anggota :
  • Perangkat Desa
  • Anggota BPD
  • Kepala dusun atau yang setara;
  • Ketua RW;
  • Ketua RT;
  • Pendamping Lokal Desa;
  • Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  • Pendamping Desa Sehat;
  • Pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
  • Bidan Desa;
  • Tokoh Agama;
  • Tokoh Adat;
  • Tokoh Masyarakat;
  • Karang Taruna;
  • PKK; dan
  • Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).
• Mitra :
  • Babinkamtibmas;
  • Babinsa; dan
  • Pendamping Desa.

Tidak ada honor untuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran PKTD adalah:

• Penganggur;
• setengah penganggur;
• keluarga miskin;
• keluarga dengan balita gizi buruk; dan/atau
• kekurangan gizi kronis (stunting).

Pembayaran upah kerja kegiatan PKTD dibayarkan setiap hari.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

• Kehilangan mata pencaharian terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
• belum terdata (exclusion error); dan
• mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
• Sasaran lain sesuai dengan keputusan musyawarah Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Lampiran II Huruf Q bahwa :

• melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19
• pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa
• belum terdata (exclusion error); dan
• hasil pendataan sasaran keuarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
• legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
• dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Lampiran II Huruf Q bahwa metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

• Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
• pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa
• Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
• Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
• Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
• penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.

Desa dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 lampiran II Huruf Q)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 menggunakan metode non tunai (cashless), jika Desa mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan metode non tunai (cashless) maka bisa menggunakan metode tunai.

• masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
• besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

Pencairan dana desa dapat dilakuka kroscek di pemerintah daerah karena Dana Desa ditransfer langsung ke rekening kas daerah, melalui KPPN. Secara otomatis pemerintah daerah yang mengetahui. Kementerian Desa memiliki kewenangan di regulasi pengelolaannya. Langkah Koordinasi dengan Kepala desa, kepala desa ke daerah.

Dalam hal penanganan Covid-19 menggunakan Dana Desa, tidak diatur prosentase dan sesuai kebutuhan prioritas Desa serta mengacu kepada hasil yang telah disepakati melalui forum musyawarah Desa.

• kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam; rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
• pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
• kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga; dan
• sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

• penyediaan layanan informasi tentang COVID-19;
• pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain;
• pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
• penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Penentuan kegiatan dengan adanya realokasi anggaran Dana Desa untuk Pencegahan dan Penaganan COVID-19 tetap mengacu pada prioritas kebutuhan Desa sesuai prinsip penggunaan Dana Desa, sehingga kegiatan prioritas Desa dapat tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan Desa.